DPRD Minta Bupati Terbuka Soal Rekrutmen Calon Direktur PDAM

[ http://radarkarawangnews.blogspot.com/2011/01/dprd-minta-bupati-terbuka-soal.html ]

KARAWANG, RAKA – Plt Ketua DPRD, Tono Bahtiar, meminta bupati terbuka ketika nanti mengisi direktur PDAM yang kini sudah ditinggalkan Open Supriyadi. Ia tidak mau terulang seperti halnya yang terjadi di Perusda Petrogas Persada. Tanpa diberitahu bagaimana awal proses rekrutmen, tiba-tiba sudah ada pelantikan, awal pekan kemarin.

“Untuk mengisi kursi direktur PDAM , saya sarankan bupati membuat tim seleksi calon. Libatkan pula DPRD, dan dilakukan secara transparan. Biar publik tahu kalau menempatkan orang di tempat-tempat strategis bagi kepentingan Pemkab maupun masyarakat ini berdasarkan pertimbangan obyektif, serta profesional. Bukan memilih orang karena faktor kedekatan, apalagi hanya sekadar balas jasa,” tegas Tono.

Informasi yang diperoleh dia, sejak dua pekan terakhir posisi direktur PDAM yang dipegang Open sudah berakhir. Pengganti sementara, bupati telah menunjuk pelaksana harian kepada Tatang Asmar. Sulit dipungkiri Tono, jabatan kursi orang nomor satu di PDAM terbilang diminati banyak orang. Sehingga tidak aneh ketika kalangan tim sukses bupati pun yang berada diluar pemerintahan ikut tergoda ingin menempati kursi tersebut.

Kabar yang diperoleh RAKA menyebutkan, di antara orang yang kini sedang membidik kursi direktur PDAM adalah anggota DPRD Karawang periode 2004-2009 dari Fraksi Golkar, Tubagus Darojat. Menurut beberapa orang di kalangan politisi Golkar, Tubagus memilih masuk dalam barisan tim sukses
pasangan Ade Swara-Cellica Nurrachadiana saat Pilkada 2010.

“Buat kami di DPRD terpenting direktur PDAM dipilih dari orang-orang profesional, mau bekerja untuk memberikan kontribusi secara optimal kepada kas daerah maupun mampu melayani masyarakat pelanggan dengan baik. Makanya kenapa kami sarankan agar semua orang yang berminat, diseleksi secara ketat. Ya semacam ‘fit and proper test’ lah. Sebab PDAM kedepan harus lebih maju,” tandas Tono.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini PDAM masih menyisakan utang (tertunggak) senilai Rp 7,8 miliar. Menurut Open, utang ini adalah akumulasi dari tahun 1997. Malah sekarang membengkak menjadi Rp 8,1 miliar. Adanya kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal penghapusan utang, kata Open menjelang mengakhiri tugasnya beberapa waktu lalu, tidak lantas membuat beban perusahaan daerah ini berkurang. Suku bunga yang tinggi hingga 9,25 persen, ternyata yang dihapus hanya Rp 4,7 miliar.

“Kebijakan penghapusan utang tersebut hanya non pokok. Itu pun dihitung tahun 2008 ke belakang. Kedepan tetap menjadi tanggungan yang wajib dilunasi penuh. Sisa pinjaman pokok luar negeri atau biasa disebut soft loan agreemen atau SLA mencapai Rp 1,6 miliar. Dan pinjaman dalam negeri atau RDA tinggal Rp 700 jutaan. Yang dihapus non PMK 120/2008 jadi Rp 8,1 miliar. Kita tinggal menghitung tertunggak berapa, dan tidak tertunggak berapa? Hanya perhitungan tahun 2008 ke belakang sisa pokok pinjaman luar negari Rp 1,6 miliar, pinjaman dalam negeri Rp 700 jutaan. Sisa Rp 2,3 miliar harus dibayar. Sedangkan non pokok Rp 4,7 miliar dihapus,” papar Open.

Menurutnya pula, berdasarkan PMK tertanggal 27 Oktober 2010 tentang pengesahan persetujuan penghapusan utang non pokok, PDAM dininta bayar hanya 1 bulan. Dihitung dia, sekitar Rp 1,3 miliar. Pokok Rp 958 juta, ditambah bunga kurang lebih Rp 300 jutaan. “Surat tagih sudah ada dari Kementerian Keuangan RI. Dan addendum perubahan utang tidak mau saya tanda tangani sampai sekarang,” ucapnya waktu itu.

Diuraikan Open lagi, pinjaman luar negeri melalui Bank Dunia yang dilakukan manajemen PDAM sejak tahun 1991 senilai Rp 2,5 milia, baru dibayar Rp 1,5 miliar. Pinjaman itu, menurutnya, hingga kini makin membengkak akibat bunga. Angkanya hampir mencapai Rp 5 miliar. Sepengetahuan dia, pinjaman tersebut untuk membangun WTP di kantor pusat PDAM Karawang, termasuk jaringan perpipaan.

“Tahun 1992 ngutang lagi dengan menggunakan dana bank di dalam negeri. Besarannya sekitar Rp 886 jutaan guna membangun kelengkapan sarana yang dibutuhkan waktu itu. Yang telah dibayar hanya Rp 343 juta. Ternyata sisanya sampai sekarang membengkak menjadi Rp 2,4 miliar. Pinjaman tahun 1991 itu jatuh temponya tahun 2011. Sedangkan pinjaman tahun 1992, jatuh tempo tahun 2012,” tambah Open sambil menyebutkan, belum lama ini pihaknya telah melunasi utang yang belum jatuh tempo.

Sedangkan mengenai hibah dari pemerintah Australia yang diberikan kepada PDAM Karawang tahun 2010 senilai Rp 7 miliar, kata Tono Bahtiar, tahun 2011 ini ditambah menjadi Rp 17 miliar. Kalau soal utang, sebut Tono, nanti turun tim audit. “Itu tadi, saya minta orang yang nanti memimpin PDAM harus yang benar-benar memahami betul manajemen perusahaan. Jangan sampai terus terlilit utang tanpa bisa mencari solusinya. Di sini waktunya kita membenani seluruh BUMD secara profesional,” ujarnya lagi. (vins)