Warga Badami-Tegalwaru Minta Bupati Tegas

[ Link: http://radarkarawangnews.blogspot.com/2011/01/warga-badami-tegalwaru-minta-bupati.html ]

TELUKJAMBE, RAKA – Makin bebasnya kendaraan bertonase berat melewati jalur jalan Badami-Tegalwaru paska Pilkada 2010 membuat warga di sekitarnya merasa dirugikan. Seperti diungkapkan salah seorang aktivis LSM Gerakan Rakyat Pemberantas Korupsi (GRPK) yang tinggal di Kaligandu Kecamatan Telukjambe Barat, Jajang Suherman, bahwa setiap hari rumah-rumah warga harus terkena sebaran debu.

Selain itu, diyakini Jajang, jalan penghubung antar 3 kecamatan di wilayah Karawang Selatan ini tetap akan mengalami kerusakan parah apabila kendaraan bermuatan berat tersebut selalu dibiarkan bebas semaunya oleh pihak Pemkab. “Selama 4 pabrik mengoperasionalkan truk-truk diluar kapasitas kemampuan daya tahan jalan, jangan harap jalan Badami-Tegalwaru bisa mulus,” ungkapnya sambil menyebut bahwa keempat pabrik yang dimaksudkannya adalah Esa Kertas Nusantara (EKN), Atlasindo, Karawang Prima Sejahtera Steel, dan Bata Cousin.

Untuk mengatasi persoalan ini, tegas Jajang yang juga aktif di LSM Garda Penegak Syariah (Gagsh), keempat pabrik tersebut mesti ditutup kalau tidak mau disiplin dalam membatasi tonase daya angkutnya. Atau membuat jalan sendiri tanpa mengganggu jalur utama jalan kepentingan masyarakat umum. Terutama warga di Kecamatan Tegalwaru, Pangkalan, dan Telukjambe Barat. Sebab bila diperbandingkan antara kerugian yang diderita masyarakat maupun pemerintah dengan pendapatan yang didapat, menurutnya, sangat jauh.

“Dari sisi sosial ekonomi masyarakat, jelas jadi terganggu. Setiap hari kami sebagai warga di sekitarnya merasa terteror akibat lalu lalang truk-truk besar yang tidak pernah mengenal waktu. Sehingga kenyamanan pun turut terampas. Begitu pula kerugian bagi Pemkab. Apakah seimbang antara pendapatan asli daerah atau PAD yang didapat dengan anggaran yang harus dikeluarkan dalam memperbaiki jalan ini? Sementara yang menikmati hanya segelintir orang di empat perusahaan itu?” tuding Jajang.

Informasi sementara yang diserap Jajang melalui GRPK, PAD yang diperoleh dari keempat peerusahaan yang dimaksudkannya kurang lebih hanya Rp 22 juta per bulan. Sedangkan dana yang dibutuhkan ujntuk perbaikan jalan Badami-Tegalwaru tidak kurang dari Rp 11 miliar yang mesti disiapkan Pemkab. Makanya dalam aturan dibatasi bahwa kendaraan yang melebihi tonase 20 ton tidak diperbolehkan melintasi jalan kabupaten. Kalau dipaksakan, tegas Jajang, melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 78/PRT/M/2005 tentang leger jalan.

“Kam minta kepada bupati agar bekerjasama dengan akuntan publik untuk melakukan audit terhadap empat perusahaan itu. Minimal untuk mengetahui sejauhmana kejujuran mereka dalam memberikan kontribusi PAD kepada Pemkab, dan sejauhmana pula nilai positif bagi masyarakat dengan penggunaan jalan umum yang dipakai sebagai aktivitas kendaraan pabrik yang tidak sesuai ketahanan jalan,” kecut Jajang.

Protes senada diungkapkan Benny Faturahman, aktivis LSM Gagah yang tinggal di jalur jalan Badami-Tegalwaru, tepatnya di Desa Karangmulya KecamatanTelukjambe Barat. Kata dia, Bupati Ade Swara tidak boleh tinggal diam. Karena ia yakin, di belakang keangkuhan perusahaan-perusahaan yang memberikan
andil besar terhadap kerusakan jalan ada oknum yang membekinginya. Hanya pertanyaan dia, berani enggak bupati baru ini bersikap tegas, seperti halnya yang telah diperbuat bupati sebelumnya?

“Memang ada cara lain selain penutupan, seperti pengaturan pembatasan tonase bagi kendaraan yang boleh masuk jalur jalan ini. Misalnya, buat tempat transit dekat pintu Tol Karawang Barat. Muatan di atas 20 ton harus dibagi lagi ke kendaran-kendaraan kecil di tempat transit itu. Sehingga ketika mereka masuk jalur jalan Badami-Tegalwaru tidak melebihi tonase yang ditentukan. Kalau tidak bisa, berarti mereka mesti buat jalur khusus melewati area kawasan industri KIIC tembus sampai EKN. Jika tetap ngeyel, solusi terakhir berarti kita akan dorong ke pemerintah agar perusahaan itu ditutup. Tidak ada untungnya kok, baik bagi masyarakat maupun PAD,” sewot Benny.

Sedangkan bagi anggota DPRD Karawang yang tinggal di Kecamatan Pangkalan, Ace Sopian Mustari, dirinya meminta dinas terkait segera mengambil langkah dalam mengatasi keluhan masyarakat Tegalwaru, Pangkalan, dan Telukjambe Barat atas kerusakan jalan tersebut. Diakui dia, ini diakibatkan oleh lalulalang
kendaraan pabrik yang melebihi kapasitas. Apalagi intensitas kendaraan-kendaraan berat itu, makin bertambah.

“Ini akan menjadi bom waktu bagi pemerintah. Saya sendiri banyak menerima SMS terkait keluhan masyarakat di sekitar jalur jalan Badami-Loji Tegalwaru. Bahkan ada yang memaki kalau saya dianggap tidak becus bekerja hingga soal fakta di depan mata saja dikatakan acuh. Sehingga mereka pun mempertanyakan keberpihakan saya pada masyarakat ,” kata Ace. (vins)